Kelompok terdepan Al-Qaida di Irak mengaku bertanggung jawab Jumat selama dua pemboman Baghdad pekan lalu yang menewaskan sedikitnya 31 orang di sebuah badan keamanan pemerintah dan apa yang disebut "jahat" penyedia ponsel.Negara Islam Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan yang ditargetkan Departemen Keamanan Nasional dan sebuah toko AsiaCell Minggu terakhir karena mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan keras pemerintah yang dipimpin Syiah di gerilyawan.
"Regu kami menargetkan dua sarang kejahatan digunakan sebagai tempat memata-matai oleh layanan keamanan Irak," kata kelompok itu dalam pernyataan yang diposting di situs Web yang digunakan oleh militan.
Pernyataan itu mengatakan pemberontak juga membom "kantor AsiaCell jahat di daerah Mansour" di barat Baghdad, menggambarkan toko sebagai "bagian dari sistem keamanan yang digunakan oleh pemerintah tentara salib 'untuk mengejar mujahidin (pejuang suci) dan memata-matai mereka . "
Negara Islam Irak mencakup al-Qaida di Irak dan sekutu lain faksi pemberontak Sunni.
Seorang pejabat keamanan Irak mengatakan, pemerintah telah menangkap setidaknya satu tersangka dalam pemboman 19 September yang datang hanya beberapa menit terpisah. Kebanyakan korban adalah warga sipil.
Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim karena penyelidikan sedang berlangsung.
Pernyataan itu pemberontak 'datang pada waktu rumit di Irak, di mana pemerintah telah jalan buntu selama hampir tujuh bulan setelah pemilihan parlemen 7 Maret yang gagal menghasilkan pemenang yang jelas. Para pejabat Amerika khawatir kekosongan politik dapat menyulitkan upaya Irak untuk sepenuhnya mengambil alih keamanan dan mungkin ruang terbuka bagi pemberontak untuk memperoleh kembali pijakannya.
Utusan dari blok Perdana Menteri Nouri al-Maliki membuka pembicaraan Jumat di Iran dengan ulama-diri militan diasingkan dalam upaya untuk mengakhiri kebuntuan politik Irak, kata pembantunya.
Jangkauan untuk ulama Syiah Muqtada al-Sadr adalah bagian dari web pertemuan dan dealmaking untuk menemukan cara-cara membentuk pemerintahan baru. pemilu Maret meninggalkan Irak dibagi antara koalisi Sunni-Syiah yang didukung dan berbagai kelompok yang mendukung baik-Maliki al atau saingannya.
Al-Sadr, yang telah berbasis di Iran selama beberapa tahun, memimpin sebuah kelompok politik yang menentang menjaga al-Maliki dalam kekuasaan. Tapi tampaknya al-Maliki berusaha untuk pengadilan ulama anti-Amerika dan lain-lain untuk menghidupkan kembali tawaran oleh salah satu wakil presiden Irak, Adel Abdul-Mahdi, untuk mendapatkan dukungan Syiah untuk menjadi kepala pemerintahan berikutnya.
Ayatullah Irak Kadim al-Haairi, yang tinggal di Iran dan memiliki pengikut Sadr yang kuat, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan untuk mengakhiri kebuntuan dan untuk dukungan dari pemimpin dengan dukungan yang paling Syiah. Meskipun ia tidak menyebut nama, pernyataan itu dilihat sebagai dorongan untuk al-Maliki.
"Para politisi yang setia perlu menyajikan sebuah inisiatif bersatu dan mempercepat nominasi dari orang yang dapat menjalankan pemerintah untuk menjadi perdana menteri," kata al-Haairi. "Mereka tidak bisa mengabaikan keinginan pemilih."
Sebuah koalisi Sunni-didukung dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Iyad Allawi-kalah tipis blok al-Maliki yang didominasi Syiah dalam pemilu bulan Maret, tetapi tidak ada kelompok tunggal telah menarik bersama cukup dukungan untuk nama perdana menteri baru dan mulai merakit pemerintah.
Hari Jum'at lalu, juru bicara Allawi Haidar al-Mullah diperbaharui janji monthslong koalisi untuk mengingkari dan boikot pemerintahan yang dijalankan oleh al-Maliki. Ia menyebut pemerintahan saat ini al-Maliki "tidak cocok harus diulang" dan mengatakan partai Allawi Iraqiya akan terus melakukan negosiasi dengan aliansi Syiah yang dipimpin oleh ulama fundamentalis Ammar al-Hakim untuk membuat kesepakatan pembagian kekuasaan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irak Hoshyar Zebari mengatakan kepada The Associated Press bahwa perseteruan diplomatik lama dengan Suriah telah mereda, sehingga kedua negara untuk membuka kedutaan besar di ibukota masing-masing. Irak telah dilihat Suriah dengan kecurigaan sejak era Saddam Hussein, yang melihat Suriah Partai Baath sebagai saingan. Dalam beberapa tahun terakhir, para pejabat Irak dan AS menuduh Suriah menjadi tempat berkembang biak dan surga bagi pemberontak.
Zebari, yang berbicara melalui telepon dari New York di mana ia menghadiri pertemuan puncak tahunan PBB, tidak menunjukkan kapan kedutaan akan terbuka, tetapi mengatakan para pejabat Suriah ia bertemu ada "menyambut keputusan ini."