Minggu, 04 November 2007

Mari Awasi Bantuan Untuk Orang Miskin

Mapalus Selasa 17 Juli 2007

Bantuan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata tak sampai menyentuh warga miskin yang ada di Kabupaten Mitra. Tak pelak, sejumlah komponen warga pun menilai bahwa Dinsos Kabupaten Minsel, sebagai kabupaten induk, tak becus dalam kinerjanya.

Kecaman ini juga dikuman-dangkan warga karena Dinsos Minsel terkesan pilih kasih dan tak memperhatikan war-ga miskin di Kabupaten Mitra. Hal ini seperti ditegaskan Anton SF Tumimomor, salah seorang warga. Menurutnya, PKH hanya menyentuh lima kecamatan di wilayah Minsel dengan jumlah total penerima sebanyak 1.454 keluarga miskin.

Malah lebih memprihatinkan terhaji di Mitra. Di daerah baru itu tak satu keluarga miskin pun mendapat bantuan PKH ini. Karena itu ia menilai, Dinsos Minsel tak peka akan keinginan warga Mitra. Pasalnya, meski telah pisah dengan Kabupaten Minsel, namun ketika mengusulkan ke pemerintah pusat, enam kecamatan di Mitra masih masuk wilayah Minsel. Ini berarti terkesan Dinsos Minsel, pilih kasih dan tak becus menjalankan tugas karena hanya menggolkan lima kecamatan di Minsel saja.

Sudah banyak bantuan pemerintah yang memakai lebel untuk orang miskin. Semakin banyak bentuknya, semakin banyak pula persoalan yang muncul daripadanya. Kebanyakan persoalan yang muncul dalam bantuan-bantuan semacam itu adalah salah sasaran dan mark up dana oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ini sunggu sangat memprihatinkan.

Apa yang terjadi di Minsel dan Mitra itu, barangkali juga terjadi di sejumlah wilayah lain. Mental korup karena sistem juga korup adalah persoalan mendasar Negara ini. Sudah banyak cara yang dilakukan, termasuk katanya, reformasi dan supremasi hokum. Tapi itu semua belum dapat mengatasi persoalan korupsi. Ini terjadi karena korupsi itu seolah-olah telah mengakar dan merakyat. Berantas satu tumbuh lain lagi yang lebih banyak.

Kita rakyat barangkali perlu merancang satu strategi agar bantuan-bantuan yang memang diperuntukan bagi rakyat di hanya singga di kantong-kantong besar milik para pejabat atau oknum-oknum yang rakus. Barangkali salah satunya, misalnya membuat jaringan pemantau yang independent bebas pengaruh atau intervensi dari pemerintah. Keanggotaannya adalah orang-orang yang lintas golongan dan punya track record yang bersih. Komunitas independent inilah yang kemudian mengawasi penyaluran dan peruntukan dana-dana bantuan dari pemerintah untuk rakyat.

Lebih daripada itu yang dilakukan adalah pendidikan, pembelajaran dan mentradisikan gaya hidup bersih yang tidak pertama-tama mengejar keuntungan banyak dari kerja sedikit atau apalagi mencuri kepunyaan orang lain.

Kondisi yang krisis kepemimpinan seperti ini, inisiatif dari rakyat menjadi sangat penting, Rakyatlah yang mestinya memelopori perubahan dengan power peoplenya. Harus ada gerakan masal, sehingga rakyat tak hanya dipakai sebagai lebel untuk ajang korupsi para elit dan oknum-oknum yang tak berhati nurani mencuri uang rakyat. Mudah-mudahan saja….