Asuransi untuk Anggota Dewan Kita

Mapalus Senin 9 Juli 2007

Semakin enak saja hidup ke 45 anggota legislator kita. Hasil kerja masih menjadi kontroversi di mata publik, eh, kesehatan dan jiwapun di asuransikan. Informasi langsung dari Sekretaris DPRD Sulut, Drs Max Raintung, bahwa benar CAR Asuransi tak hanya memberikan jaminan kesehatan kepada 45 legislator Sulut, tetapi termasuk jaminan jiwa. Ini dibuktikan dengan tercatatnya uang pertanggungan sebesar Rp 25 juta untuk masing-masing anggota DPRD Sulut.

Lembaga legislative kita penuh kontroversi. Kalau sebelumnya sempat ribut degnan adanya PP 37, dan juga persoalan regulasi yang hanya untuk mengatur diri para elit kita, di daerah kita lagi-lagi muncul kebijakan yang kemudian tidak langsung berfaedah bagi kesejahteraan rakyat. Hasilnya adalah kebijakan pemerintah yang kebanyakan hanya berputar-putar untuk diri sendiri. Pemerintahan kita seolah-olah menganut politik munafik. Wacana, dan pernyataan-pernyataan yang muncul di media, para elit dengan lantang berteriak bahwa kerja mereka adalah untuk rakyat, tapi yang terjadi ternyata itu semua hanya kamuflase politik. Ujung-ujungnya, yang terjadi ternyata kerja mereka adalah untuk mereka sendiri.

Regulasi yang hanya untuk meligitimasi penggunaan uang Negara bagi diri sendiri, seperti fasilitas mobil, rumah dinas, uang jalan-jalan, juga dana asuransi kesehatand an jiwa sangat kontras dengn fasilitas yang diberikan oleh Negara kepada rakyat kebanyakan di Negara terlebih khusus daerah ini. Lihat saja, kesehatan dan jiwa 45 anggota dewan provinsi kita mendapat jaminan asuransi, sementara jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya sangan memprihatinkan. Dewan paling gampang mencari kambing hitam soal harga cengkih yang dipermainakan gapri. Biaya sekolah mahal yang dipatok sejumlah lembaga pendidikan tak bisa dokontrol oleh para anggota dewan terhormat. Mereka juga tak mengawasi dengan baik sejumlah dana untuk rakyat miskin yang disalahgunakan oleh sejumlah oknum di diknas. Penolakan terhadap PT. MSM yang memang mengancam lingkungan hidup dan tatatan social, budaya daerah ini datangnya pertama bukan dari lembaga yang sebenarnya hadir untuk itu.

Inilah realitas politik kita. Kita tidak kemudian datang dengan pernyataan yang menuding siapa yang salah dan siapa yang serakah. Kita hanya bisa bertanya seperti apa keberadaan partai politik yang mestinya menghasilkan kader-kader terbaik dalam usaha memperjuangkan nasib rakyat. Kita kemudian juga mempertanyakan mental para wakil rakyat kita itu terkait dengan bagaimana mereka memaknai kekuasaan yang ada pada kursi jabatan mereka. Kalau ini semua jawabannya memberi penilaian merah, maka inilah sebab musabab kebuntuan politik kita. Kalau sudah begini rakyat harus bergerak. Caranya, perlu kita diskusikan